NUSANTARAKALTIM, TANJUNGREDEB – Bupati Berau, Sri Juniarsih dibuat meradang akibat 10 instansi tidak hadir dalam rapat evaluasi penyerapan anggaran. bahkan bupati sampai mengeluarkan air mata karena kecewa.
Kepala OPD yang absen dengan alasan dinas luar kota atau kegiatan di kampung, yakni Kepala Dinas Perhubungan, Andi Marewangeng; Kepala Dinas Kesehatan, Lamlay Sarie; Kepala DPUPR, Fendra Frimawan; dan Kepala Bapenda, Djupiansyah Ganie.
Kemudian, Direktur RSUD dr Abdul Rivai, Jusram; Camat Batu Putih, Wahyudi; Kepala DTPHP, Junaidi; Kepala Disbudpar, Ilyas Natsir; dan Kepala Badan Kesbangpol, Salim.
Bahkan, Kepala Satpol PP, Anang Saprani, diwakilkan dengan alasan ada agenda keluarga.
Ia memberikan teguran keras, kepada kepala instansi yang tidak hadir dengan berbagai alasan. Sri Juniarsih menegaskan, pentingnya kinerja terukur, dan menjalin komunikasi, untuk menghindari penyerapan anggaran tidak maksimal.
Dalam arahannya, bupati menyoroti lemahnya koordinasi sejumlah OPD yang baru menyampaikan berbagai permasalahan di akhir tahun. Padahal, menurutnya, setiap tantangan bisa diselesaikan jika didiskusikan sejak awal bersama kepala daerah, asisten, staf ahli, hingga Sekda.
“Jangan sampai akhir tahun baru muncul masalah ABCD. Itu yang saya tidak ingin terjadi lagi, Januari sampai Maret saya sudah minta percepatan penyerapan anggaran supaya di akhir tahun tidak keteteran. ” tegasnya.
Ia menekankan bahwa anggaran bukan hanya soal penyerapan angka, tapi bagaimana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat hingga pelosok desa.
Lebih lanjut, bupati menyampaikan kekecewaannya kepada pimpinan OPD yang tidak hadir dalam rapat resmi bersama kepala daerah tanpa alasan jelas.
“Saya sudah tidak percaya kepada kepala dinas yang diundang Bupati tapi tidak hadir, kecuali ada urusan pelayanan langsung ke masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, bupati juga menyinggung buruknya pelayanan serta beberapa kekurangan fasilitas di rumah sakit. Ia mengaku malu meresmikan sebuah rumah sakit ketika standar pelayanan dasar, seperti pembatas antar pasien, tidak terpenuhi.
“Serapan anggaran bisa 90 persen, bahkan 100 persen. Tapi kalau pelayanannya tidak ada buktinya, buat apa. Orang sakit itu harus dimanusiakan ” katanya.
Untuk itu, ia menyatakan telah melibatkan Dewan Pengawas dari Provinsi untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai SOP.
Sri Juniarsih menegaskan bahwa seluruh OPD wajib memastikan anggaran terserap sesuai kebutuhan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Ia juga menyoroti pentingnya pembinaan kepada kampung, penguatan data lintas sektor, hingga kolaborasi dengan Provinsi dalam bidang pendidikan.
Ia meminta OPD terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. (DPPKB3A) , hingga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga(PKK), untuk menyatukan data agar penilaian kinerja daerah tidak kembali merosot seperti tahun sebelumnya.
“Saya tahu anggaran besar, tapi apakah bermanfaat? Itu yang saya tekankan. SPJ harus sesuai manfaat bagi masyarakat, bukan hanya formalitas,” tegasnya.
Mengakhiri arahannya, bupati meminta seluruh Kepala OPD untuk terus berinovasi, mempercepat serapan anggaran, menguatkan pelayanan, serta memastikan setiap program benar-benar menyentuh masyarakat.
“Kita sudah mewakafkan diri untuk melayani masyarakat. Maka lakukan dengan sebaik-baiknya,” tutupnya.
Reporter : Akmal | Editor : Sarno
