NUSANTARAKALTIM, TANJUNGREDEB – Pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sangat bergantung pada pemerintah kampung, perangkat kelurahan, hingga masyarakat.

‎‎Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Berau, Iswahyudi menyampaikan perbaikan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

‎‎Menurut Iswahyudi, desa bukan hanya sebatas mengusulkan masyarakat peneriima bantuan, tetapi harus aktif mengidentifikssi warga yang keliru masuk dalam kategori desik kesejahteraan. ‎‎

“Kalau ada warga miskin tetapi terdaftar di desil 6, desa harus mengusulkan untuk digeser ke desil 1 atau 2. Begitu juga sebaliknya,” jelasnya.‎‎

Memang pemerintah desa memiliki peran penting, akan tetapi posyandu dan wartawan juga memiliki peran sebagai jembatan informasi di lapangan. ‎‎

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menggunakan fitur cek bansos untuk melaporkan data yang tidak tepat.

‎‎“Kalau merasa ada yang tidak layak menerima bantuan, silakan dilaporkan. Nanti petugas akan cek. Kalau memang tidak layak, datanya bisa dicoret,” ujarnya.‎‎

Iswahyudi juga mengakui bahwa data DTKS saat ini masih jauh dari sempurna. Minimnya ground check karena keterbatasan anggaran menjadi salah satu penyebab ketidaktepatan penentuan desil.‎‎

Menurutnya, maka dari itu banyak kasus warga yang mampu masuk desik 1/2 karena belum diverifikasi, sementara warga yang miskin itu tercatat di desil 6‎‎

“Kondisi ini tidak bisa diperbaiki tanpa dukungan kampung. Kadang kampung juga bingung, padahal mereka harus peduli dulu,” tegas Iswahyudi.‎‎

Ia menyampaikan kepada masyarakat agar mengajukan perubahan data melalui dua cara:

‎‎1. Mengusulkan melalui desa/kampung, data kemudian diverifikasi oleh Kemensos.‎

2. Mengisi sendiri data verifikasi melalui aplikasi dengan 39 indikator rumah tangga, sebelum dilakukan pemeriksaan final.‎‎

Ia menegaskan bahwa saat ini penilaian desil bukan lagi kewenangan Kementrian Sosial. ‎‎

“Yang mengevaluasi adalah BPS. Kita hanya memasukkan data, lalu BPS mengolahnya menjadi desil,” jelasnya.‎‎

Terkahir di 2026 ini ia menyampaikan akan dilaksanakan Surver Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), yang diharapkan mampu memperbaiki basis data lebih akurat.‎‎

“Kalau semua orang terdata lewat survei, hasilnya akan lebih baik dan memperbarui DTKS secara menyeluruh,” tutupnya.

Reporter : Akmal