NUSANTARAKALTIM, TANJUNG REDEB – Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Berau masih menghadapi berbagai kendala mendasar, terutama terkait data dasar dan lemahnya koordinasi lintas sektor.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan bahwa evaluasi tahun ini harus menjadi titik balik agar seluruh perangkat daerah bekerja lebih serius pada 2026. Gamalis mengakui, sepanjang 2024, penanganan stunting di Berau “tidak bergerak” sebagaimana yang diharapkan.
“Itu kan akhirnya memang tidak bergerak selama 2024 kemarin,” ujarnya. Kamis (11/12/2025).
Ia menambahkan, beberapa elemen penting, sehingga membuat tindak lanjut di lapangan tidak maksimal.
“Sampai dengan DO-nya pun belum ada. Definisi operasionalnya pun belum terbit,” tegasnya.
Persoalan paling mendasar terletak pada sumber data. Data dasar yang menjadi acuan program belum jelas berasal dari mana.
“Basic data kita belum bisa memastikan, apakah itu dari puskesmas, dari Capil, atau dari kecamatan/kelurahan. Ini salah satu kendala,” ujarnya.
Meski begitu, Gamalis menilai kondisi ini sekaligus menjadi peluang untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menyoroti masih adanya OPD yang pasif dan belum menjalankan peran dengan baik.
“Ada OPD yang belum melakukan apa-apa. 2026 ini mereka harus bisa berpartisipasi lebih aktif dan agresif,” katanya.
Gamalis juga menjelaskan perkembangan nilai kinerja Berau dalam penanganan stunting. Pada 2023, nilai Berau tercatat 55,12 dan berada di peringkat 9. Tahun berikutnya, nilainya melonjak menjadi 88 dan peringkat naik ke posisi 7. Kemudian pada 2025 nilai kembali naik menjadi 94, bahkan mencapai 98 pada beberapa komponen. Namun, ranking justru turun ke posisi 10.
“Nilai kita terus naik, dari 55 ke 88, lalu jadi 94. Tapi ranking kita turun karena kabupaten lain jauh lebih baik. Mereka bergerak sangat cepat,” jelasnya.
Namun ia menegaskan bahwa penurunan peringkat bukan berarti kerja daerah buruk.
“Yang jelas kita sudah bekerja baik. TPPS sudah bekerja baik. Nilai kita bagus, hanya rankingnya yang turun,” katanya.
Gamalis juga menyinggung perubahan kebijakan dengan adanya moratorium dan nomenklatur baru. Saat ini, camat, puskesmas, serta tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjadi unsur penting dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
Untuk itu, operator dari masing-masing unsur sedang dibekali pelatihan penginputan data agar tidak terulang lagi ketertinggalan data seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Pekerjaan lapangan kita sudah bagus, tapi input data kita masih kurang. Ini yang tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor yang saat ini dinilai masih lemah.
“Koordinasi lintas sektor harus kita tingkatkan. Ini masih PR besar,” ujarnya.
Menutup evaluasi, Gamalis menekankan bahwa persiapan 2026 harus jauh lebih baik. Terlebih, standar penilaian kini berada langsung di bawah Kemendagri yang dikenal ketat.
“Model seperti ini harus kita pelajari benar-benar supaya starting kita bagus. Kalau sudah mendagri, biasanya ketat,” pungkasnya.
Reporter : Akmal | Editor : Sarno
