NUSANTARAKALTIM, TANJUNG REDEB – Kegiatan Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sekaligus evaluasi capaian 8 Konvergensi kembali digelar pada Kamis (11/12/2025). Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan bahwa penanganan stunting harus menjadi prioritas serius seluruh perangkat daerah.
Berdasarkan evaluasi yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.381/2025 tentang Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan Stunting 2024, Kabupaten Berau menempati posisi terakhir dari 10 kabupaten/kota se-Kaltim dengan raihan 94 poin.
Gamalis menyebut, hasil tersebut menjadi dasar penting bagi seluruh OPD untuk memastikan setiap program berjalan maksimal. Namun, ia menyoroti rendahnya tingkat kehadiran perangkat daerah dalam rapat strategis ini.
“Undangan hari ini disebar banyak, tapi yang hadir jauh dari jumlah undangan. Ini menjadi perhatian kita semua,” tegasnya.Dari data TPPS, sejumlah OPD tercatat tidak hadir tanpa keterangan, yaitu:
1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans);
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK);
3. Dinas Perkebunan (Disbun);
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag);
Gamalis menilai kondisi tersebut menunjukkan masih kurangnya keseriusan dalam menghadapi persoalan stunting yang membutuhkan kerja terpadu lintas sektor.
Menurutnya, upaya penurunan stunting tidak dapat hanya bertumpu pada intervensi medis. Lingkungan, kondisi sosial, dan pola hidup masyarakat turut memegang peran besar dalam mencegah munculnya kasus baru.
“Keberhasilan penurunan stunting bukan hanya soal penanganan medis. Ini menyangkut lingkungan, kondisi sosial, dan pencegahan yang masih belum maksimal. Karena itu kita perlu memperbaiki koordinasi lintas sektor,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum percepatan yang lebih serius dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh anggota TPPS dan OPD terkait diminta mengoptimalkan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting secara menyeluruh.
“Pastikan kesehatan ibu dan anak, perbaiki kualitas asupan, dan lakukan pendampingan menyeluruh. Fokus pada aksi konvergensi, jangan hanya kejar angka. Angka itu hanya parameter,” jelasnya.
Sebagai Ketua TPPS Berau, Gamalis mengingatkan bahwa perangkat daerah harus bekerja bukan sekadar memenuhi target administrasi, tetapi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti masih adanya OPD yang belum menunjukkan progres signifikan sejak evaluasi sebelumnya pada 16 Agustus 2025.
“Bagaimana kita bisa meraih peringkat satu atau dua kalau progres saja tidak ada? Kita harus punya rambu-rambu untuk melangkah,” tegasnya.
Meski berada di posisi terbawah, Gamalis tetap mengapresiasi capaian sementara tim. Ia berharap status TPPS yang kini berada langsung di bawah kementerian dapat menjadi penguat komitmen OPD untuk mempercepat penanganan stunting.
“Saya harap OPD terkait memberi atensi khusus. Kita optimalkan pencegahan agar program lebih tepat sasaran,” tutupnya.
Reporter: Akmal | Editor: Sarno
