NUSANTARAKALTIM, BERAU – Lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Berau sepanjang Januari–November 2025 membuka persoalan baru di sektor ketenagakerjaan, minimnya kesiapan perusahaan menghadapi transisi ketika masa operasi tambang berakhir.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau mencatat 1.105 pekerja terkena PHK selama periode tersebut. Angka besar ini bukan semata akibat pelanggaran tenaga kerja, melainkan ketidaksiapan perusahaan saat cadangan tambang habis dan operasional harus dihentikan.
Kepala Disnakertrans Berau, Zulkifli Azhari, mengatakan data ini terkumpul melalui mekanisme Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang wajib diajukan oleh setiap pekerja yang di-PHK.
“Kalau mau terdata, mereka harus mengurus JKP. Sampai akhir November sudah 1.105 orang masuk data tersebut,” jelasnya, Rabu (3/11/2025).
Zulkifli menegaskan, mayoritas pekerja tidak bermasalah secara disiplin. Justru, PHK terjadi karena selesainya masa operasi tambang, terutama pada satu perusahaan kontraktor yang mengalami gelombang PHK terbesar tahun ini setelah cadangan mineral habis.
“Namanya tambang, ketika sumber alam habis, proyek pasti tutup. Itu yang menyebabkan PHK besar-besaran, dan itu wajar terjadi,” terangnya.
Situasi ini menunjukkan bahwa sebagian perusahaan masih belum menyiapkan rencana transisi tenaga kerja, sehingga gelombang PHK terjadi secara serempak tanpa alternatif penempatan.
Meski jumlah PHK tinggi, Zulkifli memastikan banyak pekerja cepat kembali terserap di sektor lain, baik formal maupun nonformal.
“Begitu seribu orang di-PHK, bukan berarti mereka menganggur semua. Banyak yang langsung diterima di lokasi lain atau sektor berbeda,” ujarnya.
Namun ia mengingatkan bahwa arus lulusan sekolah baru tiap tahun menambah tekanan pada pasar kerja. Tanpa peningkatan kompetensi, tenaga kerja lokal berisiko kalah bersaing.
Zulkifli mengatakan untuk mengantisipasi potensi lonjakan PHK pada 2026, Disnakertrans memperkuat koordinasi lintas sektor dan mendorong perusahaan baru di Berau untuk menyerap tenaga kerja lokal.
”Perusahaan seperti Kertas Nusantara dan Nusantara Energi diproyeksikan menjadi penopang lapangan kerja tahun depan,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah menyiapkan program peningkatan kualitas SDM dan mempercepat pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Berau.
Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat pelatihan utama bagi tenaga kerja, meski optimalisasinya masih menunggu pemenuhan sarana-prasarana.
“BLK Berau sangat penting. Kami ingin SDM lokal siap bersaing, bukan cuma di daerah sendiri tetapi juga nasional,” tegas Zulkifli.
Reporter : Akmal | Editor : Sarno
