NUSANTARAKALTIM, TANJUNG REDEB — Rapat Paripurna DPRD Berau pada Senin (24/11/2025) menjadi momentum penyampaian resmi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2026.
Raperda tersebut dibacakan langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih, di hadapan jajaran pejabat pemerintah, kepala OPD, serta seluruh anggota fraksi DPRD Berau.
Dokumen APBD 2026 ini akan menjadi pedoman seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun program pembangunan.Meski begitu, penyusunan tahun ini berlangsung di tengah tantangan besar menyusul kebijakan pemotongan Dana Transfer Daerah oleh pemerintah pusat.
Pemkab Berau menerima pemberitahuan resmi melalui Peraturan Kementerian Keuangan S-62/PK/2025 mengenai alokasi transfer anggaran tahun 2026.Dampaknya cukup signifikan. Berdasarkan Nota Kesepakatan KUA–PPAS, nilai APBD yang awalnya diproyeksikan Rp4,1 triliun kini harus menyesuaikan menjadi Rp2,7 triliun atau turun sekitar Rp1,4 triliun.
Penurunan tersebut otomatis berimbas pada pembagian anggaran dari tingkat kabupaten hingga desa. Karena itu, Bupati Sri Juniarsih mengingatkan seluruh unsur pemerintahan untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan anggaran.
“Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan komitmen pembangunan. Justru ini momentum untuk lebih selektif dalam menentukan program dan memastikan anggaran menyentuh kebutuhan paling prioritas,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pengelolaan anggaran harus tetap dilandasi prinsip transparansi dan tanggung jawab.
“Saya meminta seluruh pejabat wilayah, mulai dari pemerintah kabupaten sampai ke pemerintahan kampung, untuk cermat dan tidak gegabah dalam penganggaran. Setiap rupiah harus memiliki manfaat yang jelas untuk masyarakat,” ujarnya.
Di tengah penurunan dana transfer, Sri Juniarsih menegaskan bahwa semangat pembangunan tetap diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
“APBD adalah amanah rakyat. Walaupun dihadapkan pada keterbatasan fiskal, kami tetap optimis Berau mampu mewujudkan daerah yang maju, unggul, dan berdaya saing,” tutupnya.
Reporter : Akmal
