NUSANTARAKALTIM, TANJUNG REDEB – DPRD Kabupaten Berau menilai pengelolaan sektor pariwisata daerah masih belum maksimal akibat lemahnya sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Padahal, pariwisata telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan untuk mewujudkan tagline “Berau Mempesona”.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah, menegaskan bahwa tanggung jawab pengembangan pariwisata tidak bisa dibebankan hanya kepada Dinas Pariwisata. Seluruh OPD dinilai harus terlibat aktif sesuai fungsi masing-masing agar pelayanan wisata berjalan optimal.
Pernyataan itu disampaikan Agus dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Berau yang membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakatan Kalimantan Timur terkait kinerja pembangunan kepariwisataan Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I 2025.
“Kalau pariwisata hanya dikerjakan satu dinas, jangan berharap hasilnya maksimal. Berau mau jadi daerah wisata, tapi masih jalan sendiri-sendiri,” ujar Agus, Selasa (3/2/2025), di Kantor DPRD Berau.
Menurutnya, sejumlah OPD memegang peran krusial dalam mendukung sektor pariwisata. Dinas Kominfo dibutuhkan untuk memastikan akses jaringan dan promosi digital, DLHK bertanggung jawab menjaga kebersihan destinasi, sementara Dinas Perhubungan berperan dalam penataan transportasi wisata.
Ia menekankan, kenyamanan wisatawan tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam, tetapi juga oleh pelayanan, kebersihan, dan kemudahan akses.
“Kalau wisatawan pulang dengan cerita buruk, itu justru merusak citra daerah,” katanya.
Agus juga menyoroti minimnya inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan destinasi wisata, meski Berau memiliki potensi alam yang besar. Selain itu, persoalan infrastruktur dasar seperti akses jalan menuju objek wisata masih menjadi keluhan utama.
“Masih ada destinasi yang jalannya rusak parah. Ini jelas menurunkan minat orang untuk datang,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia mengkritisi belum adanya standar tarif transportasi wisata, khususnya angkutan laut seperti speedboat. Kondisi tersebut dinilai rawan menimbulkan ketidakpastian harga dan berpotensi merugikan wisatawan.
“Tarif tidak boleh ditentukan sepihak. Harus ada standar yang jelas, termasuk aspek keselamatan dan asuransi penumpang,” tegasnya.
Lebih jauh, Agus menilai pariwisata harus diposisikan sebagai sektor strategis jangka panjang, mengingat ketergantungan Berau terhadap sektor tambang dinilai tidak berkelanjutan.
“Tambang suatu saat habis. Pariwisata justru bisa jadi penopang ekonomi daerah jika dikelola serius,” ucapnya.
Agus juga menekankan peran media sebagai mitra kritis pemerintah. Menurutnya, media bukan sekadar alat promosi, tetapi juga kontrol sosial yang mendorong perbaikan kinerja pemerintah.
Ia berharap kepala daerah dapat turun langsung memastikan sinergi lintas OPD berjalan efektif, termasuk dalam penempatan pejabat yang harus berbasis kinerja dan kompetensi.
“Kalau masih pakai pola lama, sulit mengejar ketertinggalan,” katanya.
Meski demikian, Agus menegaskan masih ada ruang untuk berbenah. Dengan komunikasi yang terbuka dan kemauan bersama, ia optimistis Kabupaten Berau mampu memperbaiki tata kelola pariwisata dan mewujudkan “Berau Mempesona” secara nyata.
Reporter: Akmal | Editor: Sarno
