NUSANTARAKALTIM, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mulai menggeser cara pandang terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Jika selama ini UMKM kerap diposisikan semata sebagai sektor ekonomi rakyat, kini perannya diperluas sebagai bagian dari strategi penataan ruang publik dan penguatan identitas destinasi wisata daerah.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyatakan, pengembangan UMKM ke depan tidak bisa dilepaskan dari konteks kawasan. Penataan lokasi usaha, menurutnya, menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan dan mampu bertahan dalam jangka panjang.
“Ketika UMKM ditempatkan dalam satu kawasan yang tertata, efeknya bukan hanya pada penjualan. Ada interaksi, ada daya tarik, dan ada nilai tambah bagi kawasan itu sendiri,” ujar Sri Juniarsih, Selasa (27/1/2026).
Ia menilai, pola pengembangan UMKM yang berjalan sporadis berisiko melemahkan daya saing pelaku usaha. Karena itu, Pemkab Berau mendorong konsep kawasan UMKM terpadu yang terintegrasi dengan sektor pariwisata, sehingga aktivitas ekonomi rakyat dapat berjalan seiring dengan pengembangan destinasi.
Salah satu kawasan yang diproyeksikan untuk dikembangkan adalah sekitar Museum Batiwakkal. Kawasan ini dinilai memiliki potensi untuk dihidupkan sebagai ruang publik yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran sejarah, tetapi juga sebagai sentra kuliner rakyat yang terjangkau dan inklusif.
Menurut Sri Juniarsih, konsep wisata kuliner dengan harga ramah pengunjung justru menjadi kekuatan utama. Selain menarik wisatawan lokal, pendekatan ini dinilai mampu mendorong perputaran uang secara lebih cepat di tingkat masyarakat.
“Wisata tidak selalu harus mahal. Justru yang merakyat itu biasanya lebih hidup dan memberi dampak langsung bagi pelaku usaha kecil,” katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa pengembangan kawasan tanpa pengelolaan yang konsisten hanya akan menyisakan potensi. Standar kebersihan, kualitas produk, hingga kenyamanan pengunjung disebut sebagai prasyarat utama agar kawasan UMKM benar-benar menjadi bagian dari destinasi wisata.
Penataan visual dan estetika kawasan publik juga masuk dalam agenda Pemkab Berau, terutama di lokasi strategis seperti Tepian Ahmad Yani dan bantaran Sungai Segah. Kawasan tersebut dipandang sebagai etalase kota yang membutuhkan perawatan berkelanjutan agar tetap menarik bagi wisatawan.
Untuk mewujudkan hal itu, Pemkab Berau mengandalkan kerja lintas sektor. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), hingga pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan dilibatkan dalam proses pembinaan yang berkelanjutan.
Pembinaan tidak hanya menyasar pedagang, tetapi juga pengunjung kawasan wisata. Edukasi mengenai kebersihan, ketertiban, dan tanggung jawab bersama dipandang penting agar ruang publik dapat terjaga dalam jangka panjang.
Sementara itu, Camat Gunung Tabur Lutfi Hidayat menekankan bahwa penguatan UMKM di wilayahnya tidak bisa dilepaskan dari identitas budaya lokal. Dengan belasan kampung dan satu kelurahan yang memiliki karakter wisata beragam, Gunung Tabur dinilai memiliki modal kuat untuk mengembangkan wisata berbasis sejarah dan kuliner khas.
Lutfi menyebut, tantangan utama UMKM saat ini terletak pada peningkatan kualitas produk, terutama dari sisi kemasan dan legalitas. Tanpa dua aspek tersebut, produk lokal akan sulit bersaing di pasar modern.
“Ciri khas Banua, termasuk kuliner Tidung, harus tetap dijaga. Tugas kita adalah mengemasnya dengan lebih baik, bukan menghilangkannya,” ujarnya.
Ia berharap, pengembangan UMKM yang berpijak pada budaya lokal dapat memperkuat identitas daerah sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Sarno
