NUSANTARAKALTIM, TANJUNG REDEB – Pemerintah Pusat berencana memperluas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyasar kelompok lansia dan penyandang disabilitas.
Program yang sebelumnya diterapkan di lingkungan sekolah ini diinisiasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Dalam skema yang tengah disiapkan, MBG tidak hanya ditujukan kepada lansia dan penyandang disabilitas, tetapi juga mencakup pendamping atau caregiver yang membantu aktivitas harian penerima manfaat.
Pemerintah pusat menyebut perluasan ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang peningkatan kualitas hidup warga lanjut usia.
Namun, di tingkat daerah, kebijakan tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan dalam langkah teknis. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Berau mengaku belum menerima arahan resmi terkait pelaksanaan MBG khusus lansia sebagaimana yang diwacanakan di tingkat pusat.
Kepala Dinsos Kabupaten Berau, Iswahyudi, mengatakan hingga kini belum ada petunjuk teknis maupun regulasi lanjutan yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan program tersebut di daerah.
“Sejauh ini kami belum memperoleh dokumen kebijakan ataupun juknis resmi. Jadi belum ada langkah operasional yang bisa dijalankan,” ujar Iswahyudi, Kamis (15/1/2026).
Ia menegaskan, pemerintah daerah pada prinsipnya siap menjalankan program apabila keputusan resmi telah diterbitkan. Namun, menurutnya, kejelasan kebijakan menjadi prasyarat utama agar pelaksanaan di lapangan tidak tumpang tindih dengan program yang sudah ada.
Iswahyudi menjelaskan, pihaknya masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait mekanisme penyaluran bantuan, kriteria lansia penerima manfaat, hingga skema pendanaan yang akan digunakan.
“Kalau regulasinya sudah jelas, tentu kami akan menyesuaikan. Yang penting ada kejelasan pembagian peran antara pusat dan daerah,” katanya.
Perluasan Program Makan Bergizi Gratis untuk lansia dinilai sejalan dengan tantangan demografis Indonesia yang mulai memasuki fase penuaan penduduk. Meski begitu, realisasi di daerah masih bergantung pada keputusan dan kesiapan kebijakan di tingkat pusat.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Sarno
