NUSANTARAKALTIM, TANJUNG REDEB – Penurunan Anggaran Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) pada 2026 membuat pemerintah kampung di Kabupaten Berau harus menyesuaikan ulang rencana belanja. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau pun meminta seluruh kampung melakukan rasionalisasi anggaran agar program tetap berjalan meski pagu dana menyusut.
Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, mengatakan pemangkasan Dana Desa merupakan dampak langsung dari kebijakan pemerintah pusat. Menurut dia, arah penggunaan DD tahun 2026 sudah ditentukan melalui Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur delapan prioritas penggunaan Dana Desa.
“Untuk Dana Desa, aturannya sudah jelas karena mengikuti kebijakan pusat,” kata Tenteram, Kamis (15/1/2026).
Sementara itu, penyesuaian Anggaran Dana Kampung dipengaruhi oleh kebijakan daerah. Sejumlah program yang merupakan bagian dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Berau selama ini dibiayai melalui ADK, sehingga perlu dilakukan penataan ulang.
“Kalau ADK, ada beberapa visi misi Pemkab Berau yang memang didanai dari sana, itu yang kita rasionalisasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, total ADK Berau saat ini berada di kisaran Rp145 miliar. Tidak ada lagi kampung yang menerima alokasi di bawah Rp1 miliar, bahkan sebagian kampung memperoleh hingga Rp2 miliar. Namun, kondisi keuangan daerah membuat besaran tersebut tetap harus disesuaikan.
“Kita minta kampung bisa merasionalisasi anggaran, sama seperti yang dilakukan OPD,” ucapnya.
Rasionalisasi, lanjut dia, dilakukan hampir di seluruh komponen belanja. Pengeluaran seperti biaya konsumsi, pencetakan dokumen, hingga perjalanan dinas menjadi pos yang ikut dipangkas. Langkah ini dinilai tak terelakkan agar kegiatan tidak berhenti di tengah jalan.
“Kalau tidak dirasionalisasi, banyak kegiatan yang pembiayaannya tidak bisa jalan sama sekali,” lanjutnya.
Penyesuaian anggaran juga berdampak pada program bantuan sosial di kampung. Salah satunya santunan kemiskinan yang sebelumnya sebesar Rp500 ribu per bulan, kini diturunkan menjadi Rp300 ribu. Penurunan itu dilakukan karena masyarakat juga menerima bantuan langsung tunai dari APBN dengan nominal serupa.
Selain bantuan sosial, pembiayaan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) turut dikurangi. Menurut Tenteram, pengurangan tersebut dilakukan agar seluruh program tetap bisa terakomodasi meski nilainya lebih kecil.
“Pembiayaan PAUD juga kita kurangi supaya semua program tetap bisa tercover,” terangnya.
Rasionalisasi juga menyasar insentif kader posyandu, perayaan hari jadi kampung, hingga kegiatan hari besar keagamaan. Bahkan, anggaran hadiah dalam berbagai kegiatan kampung ikut diturunkan nilainya.
Meski banyak pos belanja dipangkas, Tenteram memastikan program kampung tetap diupayakan berjalan. Namun, pelaksanaannya harus realistis dan menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Semua insyaallah bisa tercover, tapi anggarannya memang diturunkan,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah kampung memahami kondisi tersebut dan mampu menyusun skala prioritas secara cermat. Fokus utama, kata dia, tetap pada kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sebelumnya, Bupati Berau Sri Juniarsih juga menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk pesimistis terhadap masa depan pembangunan daerah. Menurut dia, Berau masih memiliki peluang besar untuk berkembang tanpa terus bergantung pada transfer pusat.
“Berau punya potensi sumber daya alam yang belum maksimal kita gali, dan itu sepenuhnya menjadi hak masyarakat Berau tanpa harus selalu bergantung pada dana bagi hasil dari pusat,” kata Sri Juniarsih.
Ia menyebut setidaknya ada tiga sektor yang dapat menjadi penopang pembangunan daerah ke depan, yakni pariwisata, ekonomi kreatif, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketiga sektor tersebut dinilai cukup tangguh dan memiliki peluang besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan, bahkan di tengah keterbatasan anggaran.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Sarno
