NUSANTARAKALTIM, TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Berau, Tenteram Rahayu, menegaskan bahwa dana pemerintahan kampung merupakan dana publik yang diperuntukkan sepenuhnya bagi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi kepala kampung maupun perangkatnya.
“Dana untuk pemerintahan kampung itu adalah dana untuk masyarakat, dana untuk pemerintahan. Jadi memang tidak dibenarkan untuk penggunaan kepentingan pribadi, apa pun alasannya. Itu bukan uang pribadi,” tegas Tenteram.
Ia menekankan, setiap penggunaan dana kampung untuk kepentingan pribadi jelas melanggar aturan dan berpotensi masuk ranah hukum.
“Pastilah melanggar aturan kalau digunakan untuk kepentingan pribadi. Mau dipakai trading, mau judol, mau diambil apa pun itu, pasti melanggar,” ujarnya.
Sebagai pembina pemerintahan kampung, DPMK memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan bersama Inspektorat. Namun, Tenteram menegaskan bahwa jika pelanggaran sudah masuk ranah hukum, maka penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum (APH).
“Fungsi kami sebagai pembina itu mengingatkan. Inspektorat juga ada di situ. Tapi kalau sudah pelanggaran hukum, ya sudah, itu ranah APH,” katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa Bupati Berau kerap menegaskan hal serupa dalam berbagai pertemuan. Ketika suatu kasus sudah ditangani APH, maka pemerintah daerah tidak bisa lagi melakukan intervensi.
“Kalau sudah ke APH, Bupati juga tidak bisa. Memang sudah di situ aturannya,” jelasnya.
Meski demikian, Tenteram mengingatkan agar publik tidak menggeneralisasi bahwa seluruh kepala kampung melakukan pelanggaran. Dari ratusan kampung di Berau, hanya sebagian kecil yang bermasalah.
“Dari seratus kampung, kan bukan seratus yang nakal. Berapa persen sih? Paling tiga persen,” ucapnya.
Ia mengaku prihatin karena ulah segelintir oknum kerap mencoreng nama baik banyak kepala kampung lain yang justru bekerja dengan baik dan berprestasi.
“Saya sedih juga. Kepala kampung yang kinerjanya bagus kadang ikut terbawa. Mereka juga protes, seolah-olah semua kepala kampung korup, padahal tidak begitu,” tuturnya.
Menurutnya, banyak kepala kampung yang benar-benar memperhatikan pembangunan dan kesejahteraan warganya, sehingga tidak adil jika seluruhnya disamaratakan akibat perbuatan oknum tertentu.
“Tidak boleh digeneralisir bahwa semua kepala kampung menggunakan uang untuk kepentingan pribadi. Banyak yang berprestasi dan bekerja dengan benar,” tegas Tenteram.
Ia berharap masyarakat bisa lebih objektif dalam menilai, sekaligus tetap mendukung upaya pembinaan dan pengawasan agar tata kelola pemerintahan kampung di Berau semakin transparan dan akuntabel.
Reporter : Akmal | Editor : Sarno
