NUSANTARAKATIM, TANJUNG REDEB – Kekecewaan menyelimuti ribuan warga Kabupaten Berau yang sempat berharap memperoleh sambungan air minum gratis dari pemerintah. Program Sambungan Rumah (SR) gratis melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik, itu akhirnya dipastikan gagal terealisasi setelah anggaran dari pemerintah pusat tak kunjung turun.
Padahal, sejak akhir 2023, Perumda Air Minum Batiwakkal Berau telah menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan membuka pendaftaran secara luas. Pendataan dilakukan hingga ke tingkat RT dan disambut antusias oleh masyarakat. Hingga pendaftaran ditutup pada Januari 2024, sekitar 6.500 warga tercatat mengajukan permohonan sambungan air gratis.
Tahapan berikutnya pun telah dilalui. Pada Februari 2024, tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) datang langsung ke Kabupaten Berau untuk melakukan verifikasi calon penerima manfaat. Dari proses itu, pemerintah daerah mengusulkan lebih dari 6.000 sambungan rumah, angka yang menempatkan Berau sebagai salah satu daerah dengan usulan terbanyak di Kalimantan Timur.
Namun, harapan realisasi yang semula ditargetkan berjalan pada pertengahan 2024 tak pernah terwujud. Kepastian baru diterima pada September 2024, ketika Perumda Air Minum Batiwakkal menyampaikan bahwa pendanaan dari pemerintah pusat tidak tersedia. Dengan demikian, seluruh usulan sambungan air gratis dinyatakan gugur.
Kepala Bidang Hubungan Pelanggan Perumda Air Minum Batiwakkal, Rudy Hartono, mengatakan kegagalan ini membawa dampak serius, terutama pada kepercayaan masyarakat.
“Sekitar 6.500 warga sudah terdata, tapi akhirnya kami justru dianggap memberi harapan palsu. Padahal ini program resmi dari pusat,” ujar Rudy, Rabu (13/1/2026).
Ia menekankan bahwa program SR gratis bukanlah kebijakan daerah. Menurutnya, Perumda hanya menjalankan instruksi yang bersumber langsung dari pemerintah pusat.
“Ini program Presiden melalui Inpres. Kami di daerah hanya menindaklanjuti. Kami sampai melibatkan RT-RT untuk pendataan karena masyarakat tentu tertarik kalau ada program gratis,” katanya.
Rudy menambahkan, seluruh tahapan administratif telah dijalankan sesuai prosedur, tetapi tidak satu pun sambungan air akhirnya terpasang. Akibatnya, Perumda Air Minum Batiwakkal harus menanggung kekecewaan warga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran utama program.
“Kalau masyarakat tidak tahu prosesnya, kami yang disalahkan. Kami dianggap menyebarkan janji kosong, padahal programnya memang ada,” ucapnya.
Tak hanya soal kepercayaan, Perumda juga menanggung kerugian materiil akibat persiapan yang telah dilakukan sejak awal.
“Untuk materai saja Rp10 ribu dikalikan 6.500 orang. Itu sudah puluhan juta rupiah, belum termasuk biaya operasional turun ke lapangan hampir setiap hari,” tutur Rudy.
Terkait alasan pembatalan, Rudy mengaku tidak mendapat penjelasan detail dari pemerintah pusat. Ia menyebut kondisi serupa juga dialami banyak daerah lain di Indonesia.
Sebagai langkah alternatif, Perumda Air Minum Batiwakkal kini hanya bisa menawarkan keringanan bagi warga yang ingin memasang sambungan air reguler.
“Untuk sementara, yang bisa kami lakukan hanya memberi opsi cicilan, misalnya sampai 12 kali. Untuk kebijakan tahun ini, kami masih menunggu arahan pimpinan,” pungkasnya.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Sarno
